SPHM Consulting

Bisnis Properti di Indonesia belum memiliki Perundang-undangan khusus, maka masih berlaku beberapa produk hukum terpisah, seperti:

​

1. Undang - undang;

2. Peraturan Pemerintah

3. Peraturan Menteri:

• Menteri ​Agraria

• Menteri PUPR

• Menteri Dalam Negeri

1. Peraturan Pemerintah Daerah;

2. Peraturan Menteri Keuangan (Perpajakkan);

3. Kebijakan Bank Indonesia (BI);

4. Ketentuan dari Organisasi Real Estate Indonesia (REI)